var id = "6809f1bf70ce2ac3937d5ffac44b6fc5ece54cb4"; class="archive tag tag-tingkat tag-136 no-slider content-r" layout='2'>

tingkat tagged posts

Sertifikasi Project Management Tingkat Ahli Muda

Setiap pengatur negara, Orang, Badan Bisnis, dan/atau masyarakat berhak punya Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Jika kesialan Transaksi Elektronik disebabkan tidak berhasil beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Wakil Elektronik.

Setiap Orang beserta sengaja dan tanpa sidik atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dengan ditujukan untuk menimbulkan mereguk kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat unik berdasarkan atas suku, keyakinan, ras, dan antargolongan.

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan pedoman Indonesia dan berdomisili dalam Indonesia. Setiap Orang otonom menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tempat Tangan Elektronik. Setiap Orang2 yang melakukan pelanggaran komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat, bertanggung jawab atas sekalian kerugian dan konsekuensi pedoman yang timbul. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan seluruh informasi yang terkait secara Sertifikat Elektronik tersebut. Di setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Kemahiran. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah asalkan menggunakan Sistem Elektronik serasi dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Setiap Orang dengan berniat dan tanpa hak / melawan hukum dengan jalan apa pun mengubah, mengeraskan, mengurangi, melakukan transmisi, menggelisahkan, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Akta Elektronik milik Orang beda atau milik publik. Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud di ayat dan ayat, intersepsi yang dilakukan dalam rajah penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya nun ditetapkan berdasarkan undang-undang. Di setiap Orang dengan sengaja & tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi ataupun penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa sidik atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pula biar dengan tujuan untuk mencatat Informasi Elektronik dan/atau Sertifikat Elektronik.

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat siap diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang punya muatan pemerasan dan/atau penggertakan. Setiap Orang dengan berniat dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau memproduksi dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran pujian. Setiap Orang2 dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Setiap Orang secara sengaja dan tanpa wewenang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Info Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan nun melanggar kesusilaan.

jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala kelanjutan hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pengatur Agen Elektronik. Persetujuan bagi penawaran Transaksi Elektronik sesuai dimaksud pada ayat mesti dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. dimaksud pada ayat, penetapan kewenangan majelis hukum, arbitrase, atau lembaga selesai sengketa alternatif lainnya nun berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada prinsip Hukum Perdata Internasional. mempunyai mekanisme yang berkelanjutan menjaga kebaruan, kejelasan, kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Read More